UJIAN TENGAH SEMESTER RENCANA STRATEJIK

UJIAN TENGAH SEMESTER RENCANA STRATEJIK

Jawab semua pertanyaan!

1.      Jelaskan makna pernyataan bahwa perencanaan stratejik merupakan ujung tombak dari suatu renstra.

2.      Jelaskan hubungan antara strategi jenerik dengan strategi utama, rencana jangka panjang, rencana stratejik, dan rencana operasional.

3.      Apa yang harus diperhatikan dalam membuat analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). Sebutkan peran penting ALI dan ALE dalam menyusun suatu rencana stratejik.

4.      Jelaskan arti penting Evaluasi Diri dalam membuat rencana stratejik. Berikan alasan untuk jawaban Saudara.

5.      Jelaskan bagaimana mengevaluasi suatu rencana stratejik dengan baik. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk mencermati kelayakan suatu rencana stratejik? Jelaskan dan berikan contohnya.

PERTANYAAN SELESAI DISINI. SELAMAT BEKERJA SEMOGA SUKSES!

JAWAB:

1.      Makna pernyataan bahwa perencanaan stratejik merupakan ujung tombak dari suatu renstra.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah organisasi dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dan biasanya perencanaan strategi dituangkan kedalam strategi dan program-program yang dibuat guna mencapai suatu tujuan organisasi. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, perencanaan strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan sehingga tujuan yang ingin dicapai organisasi(instansi public) akan mudah dicapai. Dengan adanya perencanaan strategi akan memudahkan dalam pembutan renstra karena perencanaan strategi merupkan initi yang melandasi tersusunnya sebuah renstra.

Perencanaan strategik menghasilkan keluaran yaitu, (1) sasaran strategik (strategic objective), (2) inisiatif strategik (strategic initiative) dan (3)target.

Tiga Alasan Pentingnya Perencanaan Strategis

1.      Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan - perencanaan lainnya.

2.      Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.

3.      Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategic sangat penting bagi suatu renstra. Karena dengan suatu perencanaan strategic dapat memberikan kerangka yang jelas tujuan yang jelas dari suatu rencana strategic. Dan memberikan gambaran tentang operasi yang dijalankan. Untuk membantu menentukan program-program yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan meminimalisir resiko kegagalan dalam pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah yang mungkin akan terjadi.

2.      Hubungan antara strategi jenerik dengan strategi utama, rencana jangka panjang, rencana stratejik, dan rencana operasional.

Tingkat pertama dari strategi adalah Strategi Generik. Strategi Generik merupakan strategi umum yang diterapkan perusahaan dalam meraih keunggulan kompetitif (competitive advantage). Karena bersifat umum, maka strategi ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi.

a.       Hubungan antara generic strategy dengan main strategy sekaligus strategi operasional  :

Tingkat ke 2 dari strategi adalah Strategi utama atau dikenal juga sebagai strategi organisasi, dimana strategi ini menjadi landasan dalam formulasi strategi fungsional(opresional).  Strategi Utama merupakan penurunan dari strategi generik yang menjabarkan langkah-langkah strategis perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

b.      Hubungan antara grand strategic dengan long term planning

Tujuan jangka panjang adalah merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategis tertentu, Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategis harus konsisten, biasanya dua sampai lima tahun.

Strategi utama (grand strategies), sering kali juga disebut sebagai strategi induk atau strategi bisnis, menyediakan ararahan dasar bagi tindakan-tindakan strategis. Strategi ini menjadi landasan untuk usaha yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi generic mengindikasikan periode waktu dalam mana tujuan jangka panjang akan dicapai. Dengan demikian, stratategi utama dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum yang komprehensif yang menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan utama suatu perusahaan.

Kelima belas strategi utama yang penting adalah pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal, integrasi vartikal, diversifikasi konsentris, diversifikasi konglomerasi, perubahan haluan, divestasi, likuidasi, kepailitan, usaha patungan, aliansi strategis, dan konsersium. Salah satu dari strateg-strategi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan jangka panjang utama dari suatu perusahaan. Banyak organisasi menjalankan dua atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Tidak ada satu organisasipun yang dapat menjalankan semua strategi yang dapat menguntungkan perusahaan. Baik anggota atau organisasi harus memilih diantara sekian banyak strategi utama ini.

c.       Hubungan antara generic strategy dengan strategic planning

Dalam merancang suatu rencana strategic dibutuhkan strategic generic agar tau gambaran umum sebelum menetapkan suatu rencana yang akan di buat,  karena Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) merupakan  sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan ( Kerzner , 2001 )

3.      Analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). Peran penting ALI dan ALE dalam menyusun suatu rencana stratejik.

a.       Analisis Lingkungan Internal: yaitu berbagai hal atau pihak dari dalam organisasi yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu pemasaran dan memepengaruhi langsung setiap program dan kebijakan pemasaran.Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada analisis intern perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi Intidari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategis yangdipakai untuk membedakan diri dari pesaing.

faktor-faktor Yang harus di perhatikan dalam membuat anallisis lingkungan internal adalah:

1.    Hubungan antara bidang fungsional bisnis

2.    Manajemen

3.    Pemasaran

4.    Keuangan / Akuntansi

5.    Produksi / operasi

6.    Penelitian dan Pengembangan

7.    sistem informasi komputer

8.    Sumber daya manusia

9. Budaya Organisasi

b.      Analisis lingkungan eksternal: mencangkup pemahaman berbagai factor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis / bahkan ancaman bagi perusahaan. Di dalam analisis lingkungan eksternal berupaya memilah permasalahan global yang dihadapi perusahaan dalam bentuk, fungsi dan keterkaitan antar bagian. Bagi pengembangan strategic, analisis ini dibutuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis kesempatan dan ancaman saja tetapi juga untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisis itu di pergunakan ..

Peran penting ALI dan ALE dalam menyusun suatu rencana stratejik.

Karena sebelum merancang suatu strategi kita harus menganalisis lingkungan, baik itu internal organisasi maupun eksternal organisasi, sehingga rencana yang dirancang bisa tepat dan sesuai dengan keadaan. Kita juga bisa mengenali masalah masalah maupun peluang apa yang akan ditemui di masa depan setelah kita menganalisis lingkungan kita, sehingga kita bisa siap dan sigap ketika menemui hambatan serta bisa memanfaatkan peluang dalam perencaan stratejik di masa depan.

4.      Arti penting evaluasi diri dalam membuat rencana stratejik.

Evaluasi-diri merupakan upaya suatu organisasi atau institusi publik untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri melalui analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman) guna mengetahui tingkat tercapainya suatu tujuan organisasi  yang telah dijalankan melalui program-program dan juga dapat mencari solusi dari data yang ditemukan agar bisa mencapai tujuan atau setidaknya bisa menjadi bahan acuan ketika suatu organisasi akan membuat renstra lagi.

Dapat disimpulkan  evaluasi diri ini sangatlah penting dalam pembuatan suatu renstra. Karena dengan adanya evaluasi diri suatu rencana startejik akan organisasi dapat melihat  apakah tercapai atau tidaknya dari yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan dengan evaluasi diri juga dapat memperlihatkan serta menjaga agar suatu kinerja dalam institusi tersebut tetap terjaga keberlangsungannya. Serta sebagai alat manajerial dalam penyusunan prencana pengembangan institusi dimasa yang akan datang agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

5.      Mengevaluasi suatu rencana stratejik dengan baik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mencermati kelayakan suatu rencana stratejik.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mencermati kelayakan suatu rencana stratejik

1.      Kegiatan Evaluasi strategi

Mengkaji landasan strategi bisnis/perusahaan Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana

2.      Kreteria Evaluasi Strategi

Konsistensi; sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan; sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumberdaya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan Kesesuaian; kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian trend maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi.Keunggulan, sebuah strategi harus mendorong penciptaan dan/atau mempertahankan keunggulan kompetitif dibidang kegiatan tertentu.

3.      Alasan perlunya Evaluasi Strategi

Semakin kompleknya masalah lingkunganSemakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentang waktu dimana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu.

4.      Proses Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manjerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternative dan memformulasikan kreteria evaluasi.Evaluasi strategi harus dilakasnakan secara berkelanjutan dan tarsus dikembangkan.

5.       Mengkaji ulang Landasan strategi

Mengembangkan matrik EFE dan EFI yang telah direvisi. Matrik EFI yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran,keuangan/akunting, produksi/operasi, litbang dan SIM Matrik EFE yang sudah direvisi harus menujukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama.

6.      Mengukur Kinerja Organiasi/ institusi publik

Aktifitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Sasaran jangka panjang dan sasaran tahunan biasanya dipakai dalam proses ini. Kreteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan. Evaluasi strategi didasarkan pada kreteria kuantitatif maunpun kualitatif.

Contoh evaluasi kinerja organisasi:

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

A.VI S I

“Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan  kelembagaan,  ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien,  dan  amanah”.

B.MI S I

Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian:

1.Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi

yang jelas

, serta sesuai dengan beban tugasnya.

2.Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan

prinsip-prinsip manajemen moderen.

3. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian).

4.Mewujdkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera.

5.Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.

T

UJUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang  Biro Organisasi  dan Kepegawaian

:

1.      Mewujudkan organi sasi birokrasi pertanian (Kementan, UPT Kementan , Dinas/Lembaga  Teknis Daerah) yang pro porsional.

2.      Mewujudkan  ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung  pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif  dan efisien, tertib dan bebas dari praktek - praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju  terwujudnya ke pemerintahan yang baik ( good governance) di bidang pertanian.

3.      Meningkatkan mutu pelayanan public di bidang pertanian (pelayanan prima kepada  stakeholders).

4.      meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya.

5.      meningkatkan mutu penyelemggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

6.      meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian.

7.      Meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi kepegawaian.

SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran  strategis

yang ingin dicapai adalah sebagai  berikut :

1.Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi,tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya.

2.Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional.

3. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja  pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja.

4. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam  pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi.

5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan  pegawai.

6. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan,  kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya).

7. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.

Contoh realisasi kenerjanya:

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian PertanianKegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan mutu pelayanan bidang kepegawaian dan  memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengelolaan

administrasi kepegawaian lingkup Setjen Kementan

Lihat

Perbedaan GBHN, RPJP, dan RPJM

TUGAS I PERENCANAAN SETRATEGIK

NAMA           : LAILA SEKAR WIGATI

NPM               : 1411021062

PRODI           : EKONOMI PEMBANGUNAN

Dosen              : Prof. S. S. P. Pandjaitan, S.E., M.Sc., Ph. D.

Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.Si.

Prayudha Ananta, S.E., M.Si.

SOAL

Apa perbedaan GBHN, RPJP, dan RPJM ditijau dari landasan hukum, sirkulasi perencanaan stratejik, implementasi, dan fee back(kepemimpinan)

Jawab:

1.      perbedaan GBHN, RPJP, dan RPJM ditijau dari landasan hukum

2.      perbedaan GBHN, RPJP, dan RPJM ditijau dari sirkulasi perencanaan stratejik

3.      perbedaan GBHN, RPJP, dan RPJM ditijau dari implementasi

4.      perbedaan GBHN, RPJP, dan RPJM ditijau dari fee back(kepemimpinan)

Perbedaan GBHN, RPJP, Dan RPJM Ditijau Dari Landasan Hukum
GBHN Soeharto	Idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
RPJP-N SBY	Landasan idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
RPJM-N JOKOWI	1.         UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. 2.         UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024
Perbedaan GBHN, RPJP, Dan RPJM Ditijau Dari Sirkulasi Perencanaan Stratejik
GBHN Soeharto	Strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi (Hyper Inflasi). Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yaitu : • REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya • REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya • REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya • REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.
RPJP-N SBY	Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan RPJM ke-1 (2005 – 2009) RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM ke-2 (2010 – 2014) RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke-3 (2015 – 2019) RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. RPJM ke-4 (2020 – 2024) RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
RPJM-N JOKOWI	Strategi pembangunan  dalam RPJM-N adalah sebagai berikut: Norma pembangunan kabinet kerja Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 dimensi pembangunan •         Dimensi pembangunan manusia : pendidikan, kesehatan, dan perumahaan •         Dimensi pembangunan sektor unggulan : kedaulatan pangan, kedaulatan energi & ketenaga listrikan, kemaritiman, dan pariwisata •         Dimensi pemerataan & kewilayahan: antar kelompok pendapatan ,dan antarwilayah Kondisi perlu Kepastian dan penegakan hukum Keamanan dan ketertiban Politik dan demokrasi Tata kelola dan RB
Perbedaan GBHN, RPJP, Dan RPJM Ditijau Dari Implementasi
GBHN Soeharto	Hukum Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Ekonomi Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Politik Politik Dalam Negeri Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada ke-bhinekatunggalika-an. Hubungan Luar Negeri Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Penyelenggara Negara Membersihkan penyelenggara negara dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etik dan moral. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional. Agama Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama. Pendidikan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Sosial dan Budaya Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Kedudukan dan Peranan Perempuan Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pemuda dan Olahraga Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat. Pembangunan Daerah Umum Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus Daerah Istemewa Aceh Irian Jaya Maluku Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Pertahanan dan Keamanan Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia
RPJP-N SBY	RPJM ke-1 (2005 – 2009) Peningkatan keadilan dan penegakan hukum Penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan Meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil Meningkatkan SDM Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, serta pos dan telematika. Pelaksanakan revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan. Peningkatan mitigasi bencana: geologi, kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan. RPJM ke-2 (2010 – 2014) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Kesetaraan gender Peningkatan kesehatan dan status gizi Pelestarian fungsi lingkungan hidup Peningkatan perekonomian melalui penguatan industry manufaktur, pertanian, dan kelautan. Peningkatan energi RPJM ke-3(2015 – 2019) Kecukupan prajurit TNI dan alat Porli Terpadunya industry manufaktur dan pertanian Penyediaan infrastuktur yang sesuai dengan kebutuhan Pelayanan pos dan telematika yang efesien dan modern RPJM ke-4 (2020 – 2024) Pengingkatan IPTEK Daya saing yang kompetitif Peningkatan Kemampuan TNI dan Porli  serta partisipasi masyarakat dibidang hukum pemerataan
RPJM-N JOKOWI	SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT   Kependudukan 1.      Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2.      Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat 3.      Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Pendidikan 1.      Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.      Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.      Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.      Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.      Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.      Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kesehatan 1.      Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.      Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.      Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.      Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5.      Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.      Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.      Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.      Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.      Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN kedaulatan Pangan Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi;  Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. kedaulatan energy dan ketenaga listrikan Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) Kemaritiman Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Pariwisata Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN Antar Kelompok Pendapatan 1.      Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2.      Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; 3.      Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. 4.      Meningkatkan kualitas SDM; 5.      Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 6.      Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 7.      Mempercepat penguatan kelembagaan usaha; 8.      Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha; 9.      Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 10.  Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Antar wilayah-wilayah Pembangunan Perdesaan 1.      Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2.      Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3.      Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4.      Penguatan Pemerintahan Desa 5.      Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6.      Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan 1.      Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara 2.      Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Pengembangan Daerah Tertinggal Pengembangan perekonomian masyarakat lokal Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar Peningkatan aksesibilitas daerah Pembangunan Tekno Park Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA à (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur Pengembangan SDM dan Iptek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemberian insentif  fiskal dan non fiskal Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi; Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa; Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW.
Perbedaan GBHN, RPJP, Dan RPJM Ditijau Dari Fee back
GBHN Soeharto	Terbntuknya otonomi daerah sehingga terjadinya pemerataan perekonomian.
RPJP-N SBY	Penguantan otonomi daerah dan desentralisasi
RPJM-N JOKOWI	1.      Meningkatnya daya saing 2.      Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3.      Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4.      Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas 5.      Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6.      Pulihnya kerusakan lingkungan 7.      Kemajuan kehidupan bermasyarakat

SUMBER

Buku II RPJMN 2015-2019

UU_No.17_Tahun_2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

UU_No.25_Tahun 2004 TENTANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

anaokta.blogspot.co.id/2013/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html

Lihat